koalisi bukan bagi-bagi kue

Koalisi bukan bagi-bagi kekuasaan

            Pemilu legislative telah selesai dilaksankanan pada tanggal 9 april 2014 yang lalu. Indonesia kembali sukses menyelenggarakan pesta akbar demokrasi lima tahunan untuk yang ke Sembilan kalinya. Namun begitu suksesnya helatan akbar ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai catatan yang masih harus di perbaiki oleh banyak elemen seperti Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sebagai lembaga utama negara yang menyelenggarakanya. Disambing itu partai politik dan negara ( pemerintah) tentunya juga mempunyai tugas yang sama.

            Hasil pemilu kali ini cukup beragam dan berwarna. Ada 12 partai nasional dan 3 partai lokal aceh yang ikut bertarung memperebutkan kursi panas “anggota DPR”. Dari berbagai hasil Quick Count yang dilakukan oleh banyak pihak mengantarkan partai berlambang banteng PDI-P sebagai jawara pemilu kali ini dengan 19% lebih suara. Disusul oleh partai beringin dengan 14% suara dan partai berlambang garuda (Gerindra) dengan 11% suara. Adapun hasil partai politik lainya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Partai	Hasil Quick Count
1	PDIP	19,74%
2	Partai Golkar	14,59%
3	Gerindra	11,78%
4	Demokrat	9,12%
5	PKB	9,93%
6	PAN	7,05%
7	PPP	7,32%
8	PKS	6,59%
10	Partai Nasdem	6,29%
11	Hanura	5,28%
12	PBB	1,38%
13	PKPI	0,98%

            Namun hasil  perolehan suara oleh masing-masing partai belum mampu mencapai 20% untuk mengantarkan kandidat capres maupun cawapres untuk maju mejadi president. oleh karenya partai partai politik harus melakukan loby politik ( koalisi) untuk menggalang kekuatan guna memberikan dukungan politik untuk mencalonkan kandidat capresnya bertarung pada Pilpres nanti. Setidaknya ada tiga kluster besar yang akan bertarung diantaranya PDI-P, Golkar dan Gerindra yang kesemuanya telah mendeklarasikan Capresnya masing masing. Tentunya untuk memuliskan langkah mereka haruslah melakukan “koalisi” dengan partai lain.

            Bersatu kita teguh, berserai kita runtuh. Itulah peribahasa yang seharusnya digunakan oleh parpol untuk berkoalisi. Koalisi yang syah adalah yang memperhatikan aspek ideologis dan platform partai. Bukan koalisi yang hanya berorientasi pada sekedar pembagian kekuasaan di tataran eksekutif.  Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena kolaisi yan hanya mementingkan kekuasaan pada akhirnya akan berujung pada pembangkangan anggota koalisi tersebut. seperti contoh ketika koalisi cabinet SBY jilid II PKS sering kali muncul sebagai “ anak nakal” dalam koalisi tersebut. sehingga retakan yang terjadi akan berakibat pada ketidak fokusnya lembaga eksekutif untuk menjalankan pemerintahan negara  tetapi malah berkutat pada masalah rumah tangga cabinet mereka.

            Disamping itu kebangkitan partai-partai islam tentunya menjadi wacana tersendiri yang harus diperhatikan oleh partai-partai lain dalam menentukan koalisi mereka. islam adalah agama mayoritas di negeri ini yang mencapai 87%. Sehingga kekuatan suara masyarakat islam tentunya juga akan memberikan efek tersendiri dari segi pengambilan kebijakan politik.Jika berkaca pada era pemilu 1999. Kebangkitan partai islam bukan tidak mungkin akan kembali membuat poros tengah baru dalam memperebutkan kursi president pada pemilu tahun 2014 ini.

            Dan pada akhirnya apapun hasil dari semua rangkaian pesta akbar demokrasi ini haruslah sepenuhnya di tujukan untuk pembagunan bangsa dan negara. Bukan hanya pada keinginan syahwat kekuasaan saja. Sehingga kedepanya bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat seutuhnya.

Wahyu Enggar depart. Pendidikan dan advokasi pelajar

PW IPNU DIY